Saat Pemilihan Wakil Rakyat Dipersyaratkan Pada Pengabdian Masyarakat


Kita sekarang ini sedang menjalani hidup dan tumbuh di suasana bernegara yang “katanya” sudah menerapkan demokrasi bagi negerinya.

 

Generasi kita belakangan ini (yang lahir dekade 90’an) walaupun mengalami masa kecil dimana situasi politik yang tidak pasti dan mencekam sekitar tahun ‘97–‘98 dimana peralihan kepemimpinan dari orde baru yang terpusat dan pembatasan menyuarakan hak suara kemudian beralih menjadi zaman yang kita kenal dengan “era reformasi” dengan pembebasan keran-keran isolasi suara pemberian hak untuk memilih dan dipilih yang disebut dengan “demokrasi”, mungkin ada baiknya walaupun kita tumbuh besar di zaman krisis moneter mendera Indonesia di seluruh sendi-sendi ekonomi dengan tingkat inflasi yang meroket, kekacauan politik dan pemerintahan, tapi kita belum cukup mengerti akan sulitnya masa-masa itu, kita belum cukup bisa merasa cemas akan mencekamnya masa-masa kekacauan negeri kita saat itu.

Ya, sekarang kita hidup di “era demokrasi” yang telah menjalani beberapa kali pemilihan umum sejak pemilu tahun 1999, kita juga telah hidup di zaman yang mengakomodir adanya otonomi daerah dengan tujuan memberikan kebebasan masing-masing daerah untuk lebih bisa memaksimalkan dan mengembangkan potensi daerahnya masing-masing secara mandiri. Lewat otonomi daerah ini pula kita juga bisa merasakan bukan hanya pemilihan presiden & wakilnya yang terbuka, para wakil rakyat di pusat pemerintahan sana, namun kita juga bisa merasakan bagaimana memilih dan menentukan pemimpin daerah dan para wakil rakyat daerahnya yang menjadi “ujung tombak suara rakyat daerah”

Kabar baik memang, tidak ada sentralisasi, yang ada desentralisasi, namun apa iya demokrasi kita berjalan semestinya?
Lalu bagaimana sistem demokrasi yang lebih dulu diterapkan Negara adidaya seperti Amerika Serikat? Apakah lebih baik?

“Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat tidak terpilih berdasarkan popular vote yakni mayoritas penguasaan electoral college berjumlah 538 (435 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 100 senator) serta tiga suara dari District of Columbia, Ibukota Amerika Serikat. Dari jumlah itu, maka suara yang harus diperoleh seorang calon untuk menjadi Presiden AS adalah minimal 270 electoral college. 
(Dikutip dari : http://dunia.news.viva.co.id/news/read/364477-mengenal-sistem-pemilihan-presiden-as)

Kampanye modern Amerika Serikat telah membuat pemilih lebih cenderung memberi bobot kepada kekuatan dan kelemahan calon sebagai individu, bukan sebagai anggota partai tertentu.

(Dikutip dari : http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Amerika_Serikat)

 

Dalam realitanya demokrasi seperti apa yang sudah diterapkan di negeri kita ini?

Dengan adaya keterbukaan reformasi membawa pengaruh baik bahwa kita tidak tumbuh dengan hanya partai tunggal atau dwipartai ataupun partai penguasa, kebebasan diiringi dengan tumbuhnya partai-partai baru dengan suburnya.

Singkat cerita, kita sebagai rakyat sudah dapat memilih “wakil-wakil penyuara aspirasi kita” lewat proses pemilihan umum dimana partai-partai berlomba menyalonkan “kandidat terbaiknnya masing-masing”. Disitu “peran kepentingan” bermula, masing-masing partai ingin agar calonnya bisa duduk di “kursi pembuat kebijakan”dan memperjuangkan “kepentingan internal mereka”.

Mulai dari itu, saban hari setiap bergilirnya pesta demokrasi di masing-masing daerah, muncul berbagai spanduk dan foto calon “wakil rakyat” yang hadir mirip “rumput liar di musim hujan”. Penuh sekali sesak umbul-umbul dimana-mana, konon ini namanya “hajat pesta demokrasi”.

Dari partai sendiri sudah memberikan dukungan khususnya finansial agar “kepentingan mereka” terkabul, dari pemerintah sendiri cukup banyak menyisihkan anggaran rumah tangganya untuk “hajat pesta demokrasi ini”.

Dari awal saja sudah ada yang dikorbankan, dengan tentu saja pengorbanan mengharap pamrih, dari awal saja pemerintah harus berkorban banyak anggaran yang disisihkan untuk “pesta demokrasi ini” yang harusnya hasilnya merupakan ajang terpilihnya penyuara kepentingan rakyat”. Namun sayang seribu sayang realita yang ada banyak sekali yang “mengingkari tujuan awal penepatan janji manis mereka”. Yang maju signifikan ya maju, yang tertinggal yang tetap terlupakan suara haknya. Miris memang..

Kita lihat lagi pendapat yang membahas hal ini :

“Dalam sebuah kesempatan tatkala berkunjung ke Indonesia tahun 2007 lalu, peraih nobel ekonomi Joseph Stiglitz mengemukakan, sebab utama mengapa proses kebangkitan Indonesia dari keterpurukan ekonomi lebih lama ketimbang negara Asia lain adalah akibat budaya korupsi yang menjerat hampir seluruh sendi kehidupan bernegara. Singkat kata, sebab utama sistem pemerintahan demokrasi Indonesia belum maksimal dalam upaya penciptaan pemerataan kesejahteraan rakyat dewasa ini karena adanya praktik KKN berjenjang di lembaga politik pemerintahan, seperti birokrasi. Hal itu jelas tidak mampu menciptakan iklim kondusif bagi segala aktivitas ekonomi, bisnis, dan investasi.”

(Dikutip dari : http://habibiecenter.or.id/detilurl/id/89/news/Antara.Demokrasi.Dan.Kesejahteraan)

 

Pendapat di atas mengatakan demokrasi kita sudah dicederai sendiri oleh budaya KKN yang merusak, memperjuangkan para pemilik kepentingan, banyak daerah yang tumbuh berkembang tidak maksimal diiringi dengan munculnya kasus dugaan korupsi dan terungkapnya kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Lalu bermanfaatkah system multi-partai jika hasilnya kemudian seperti ini?

“Multi partai apakah nantinya akan mengarah pada pemerintah yang efektif dan efisien? Bisa jadi tidak. Sistem kepartaian harusnya mampu membentuk pemerintah yang kuat. Namun, nyatanya sekian banyak partai yang bermunculan akhirnya mengkotak-kotakkan bangsa dan semakin tidak tercapai tujuan integralistik karena masing-masing disibukkan dengan pencapaian kepentingan dan ideologi masing-masing.

Sistem penyederhanaan multi partai bisa jadi nantinya malah menjerumuskan masyarakat terhadap pola kepemimpinan yang otoriter dan akhirnya kembalilah kita kepada masa Orde Baru yang lalu.

Maka, perlu diadakan penyederhanaan sistem kepartaian yang terarah. Pertama, dengan meningkatkan kualitas persyaratan dalam pendirian partai politik baru. Dengan ini, tidak serta merta partai yang baru didirikan secara instan maju menjadi peserta pemilu. Selain itu, sistem koalisi partai yang permanen. Tidak hanya perasaan dan kerja sama sesaat ketika koalisi partai dirasa akan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat.”
(Dikutip dari :
http://klikits.wordpress.com/2009/08/13/multi-partai-efektifkah/)

 

Jika kita lihat saat ini proses pemilihan memang diadakan secara terbuka, dengan proses kampanye terbuka lewat “saweran”kaus partai, kalender, umbul-umbul dan spanduk foto dan partai-partai yang ada, lalu muncul rasa penasaran dan pikiran menggelitik..

Kalau tujuannya agar bisa lebih familiar dikenal dan lalu dipilih oleh rakyat di daerah pemilihannya, bukankah aneh kalau mereka memang berintegritas dan melibatkan diri dengan aktivitas yang memperjuangkan kepentingan rakyat, lalu mengapa rakyat tidak mengenalinya dan para partai politik merasa perlu untuk perkenalan pintas (kalau misalnya memang mereka dekat dengan rakyat seharusnya tanpa harus susah payah bisa dikenali rakyatnya bukan ?)

integrity
Source : http://www.beasuccessfulentrepreneur.com

Kalau itu diandaikan seperti proses seleksi penerimaan karyawan di suatu perusahaan multinasional yang berkompeten dan mengharuskan karyawan yang mereka terima haruslah berkompeten dan berpengalaman lebih dari sekian tahun di bidangnya untuk meyakinkan pihak perusahaan tersebut kalau dia layak untuk dipilih,

Maka bisakah hal itu diterapkan juga pada proses kampanye wakil rakyat?
Maka tidak perlu ada “spanduk-spanduk janji gombal yang belum pasti ada bukti dan faktanya” menghiasi Indonesia saat “pesta demokrasi rakyat” yang kelihatan sungguh “makin semrawut”.

dew 2
Source : http://vionnaswatching.files.wordpress.com

“Kalau proses pemilu didasarkan seperti melamar kerja yang dipersyaratkan pada kinerja & pengalaman nyata, mungkin itu lebih realistis”

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s